Simposium Pendidikan Tahun 2015 Bahas Mutu dan Kurikulum Pendidikan Nasional dengan Tema “Membumi-landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”

Sahabat Edukasi yang berbahagia….

Simposium pendidikan merupakan sebuah pertemuan dengan beberapa pembicara kompeten yang mengemukakan beberapa aspek yang terkait dengan pendidikan untuk menerbitkan beberapa hasil yang tentunya berguna dalam upaya peningkatan kualitas ataupun mutu pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, sehubungan dengan simposium pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI tahun 2015 ini, berikut informasi selengkapnya dari Ditjen Dikdas :

Salah satu materi yang dibahas dalam Simposium Pendidikan Nasional adalah Mutu dan Kurikulum Pendidikan Nasional. Materi ini merupakan satu dari enam materi lain di bawah tema “Membumi-landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”, yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), pada 24-25 Februari 2015, di Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kemdikbud, Senayan, Jakarta.

Sebagaimana termaktub dalam salah satu bahan diskusi Simposium Pendidikan Nasional dengan judul “Mutu dan Kurikulum Pendidikan Nasional”, disebutkan bahwa Kurikulum 2013 telah menuai polemik karena dinilai masih kurang sempurna. Salah satu rekomendasi dalam bahan diskusi ini adalah pengkajian ulang Kurikulum 2013.

Melihat hal tersebut, Dr. Hery Widiyastono, salah satu peserta Simposium Pendidikan Nasional dalam kelompok Mutu dan Kurikulum Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa polemik itu merupakan hal yang wajar.

“Bagi kami, tim pengembang kurikulum, itu tidak masalah. Di negara maju sekali pun, hal itu baru mapan setelah 3 tahun. Tahun pertama dan kedua itu memang masih goyah,” ujar Hery, yang merupakan Kepala Bidang Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Menengah, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud, saat jeda diskusi di Gedung Ki Hadjar Dewantara Komplek Kemdikbud, Selasa, 24 Februari 2015.

Hery menyebutkan, ada beberapa sebab yang memicu polemik seputar Kurikulum 2013. Pertama, guru belum membaca dokumen secara utuh. Kedua, guru sudah membaca tapi tidak paham; dan ketiga, atau karena dokumen kurikulumnya yang tidak sempurna.

“Nah, mudah-mudahan yang ikut di sini, itu sudah membaca dokumen secara utuh, sehingga ketidakpahamannya itu bukan karena tidak membaca, namun karena dokumennnya yang perlu disempurnakan,” ujar Hery.

Simposium dan Keterlibatan Publik

Pada masa kepemimpinan Anies Baswedan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, keterlibatan publik memiliki ruang yang sangat lebar. Ini bisa dilihat pada Simposium Pendidikan Nasional yang akan berakhir pada esok hari, Rabu, 25 Februari 2015.

Pada simposium ini, perwakilan masyarakat diajak diskusi membahas hal-hal strategis seperti Akses dan Keterjangkauan, Anggaran Pendidikan, Revitalisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Mutu dan Kurikulum Pendidikan Nasional, Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Guru, serta Penataan dan Pemerataan Guru.

Perwakilan masyarakat tersebut adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), yaitu kumpulan organisasi masyarakat sipil yang melakukan kerja dan advokasi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. KMSTP terdiri dari Indonesian Corruption Watch(ICW), Article 33 Indonesia, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Pattiro, dan NEW Indonesia.

Mengenai keterlibatan publik ini, Anies Baswedan mengatakan bahwa pendidikan sebagai sebuah gerakan membutuhkan keterlibatan publik.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara sadar melakukan pelibatan publik dalam bersama-sama mengurusi pendidikan di negeri ini. Pelibatan publik juga penting untuk memperkuat efektivitas birokrasi pendidikan,” kata Mendikbud yang hadir pada Simposium Pendidikan Nasional bersama para pejabat eselon I dan eselon II Kemdikbud.

Sementara itu, perwakilan dari KMSTP, Febri Hendri, mengatakan bahwa penyelenggaraan Simposium Pendidikan Nasional ini merupakan sejarah keterlibatan masyarakat sipil, yang dapat berinteraksi secara langsung dengan jajaran pejabat Kemdikbud.

“Kami mengapresiasi inisiatif Mendikbud yang membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses kebijakan berskala nasional ini,” kata Febri Hendri, yang merupakan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW). (M. Adib Minanurohim)

Lihat 6 (enam) hasil Simposium Pendidikan Nasional Tahun 2015 selengkapnya pada links berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih....

Sumber referensi artikel : Simposium Pendidikan Bahas Mutu dan Kurikulum – Ditjen Dikdas

Tes CPNS Honorer K2 Diulang Untuk 80 Ribu Formasi Tahun 2015

Sahabat Edukasi yang berbahagia… 

Pada kesempatan kali ini, admin akan share informasi mengenai adanya seleksi tes CPNS Kategori 2 / K-2 di tahun 2015 yang akan mengisi untuk 80.000 formasi, berikut informasi selengkapnya, semoga bermanfaat….

Pemerintah memberikan kesempatan terakhir bagi para tenaga honorer kategori 2 (K2) untuk mengikuti tes ulang calon pegawai negeri sipil (CPNS). Rencananya tes itu digelar setelah lebaran atau sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2015.

Hal itu dilakukan karena adanya data-data manipulasi para pegawai honorer yang telah lulus seleksi tes CPNS. "Pelaksanaannya secepatnya setelah lebaran. Sekitar Juli atau Agustus," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Ilustrasi Tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)

Dia menuturkan, peserta yang lulus tes nantinya akan mengisi formasi sekitar 80 ribu formasi. Angka itu merupakan jumlah dari peserta tes CPNS jalur K2 yang lulus tahun lalu, tetapi disinyalir bodong.

Dijelaskan Yuddy, dari kuota yang ditetapkan sebanyak 218 ribu orang, hanya sekitar 120 ribu lebih yang masuk pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Peserta tes nanti hanya untuk mereka yang pernah mengikuti tahun lalu dan benar-benar memenuhi kriteria honorer K2.

"Nama-nama mereka sudah ada semua. Di luar itu tidak boleh ikut tes," tegas Yuddy.

Yuddy mengakui penanganan Eks K2 ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan tahun ini. Mereka umumnya terdiri dari tenaga kependidikan dan kesehatan. Untuk CPNS jabatan lain sementara terkena moratorium, kecuali guru, tenaga kesehatan, penegak hukum dan jabatan fungsional tertentu yang benar-benar dibutuhkan sebagai penunjang prioritas pembangunan.

"Jabatan dimaksud antara lain ahli kemaritiman, penyuluh pertanian dan lain-lain," ungkapnya. (Ndw)

Referensi artikel : Kesempatan Emas! Tes CPNS Honorer K2 Diulang, Ada 80 Ribu Formasi – http://bisnis.liputan6.com 

Di Balik Siswa Yang Hebat Ada Guru Yang Hebat - Guru Hebat Dapat Menciptakan Suasana Belajar Yang Menyenangkan Bagi Siswa

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Khususnya sebagai guru, tentu saja salah satu harapan sekaligus tujuan utama kita adalah berusaha bagaimana agar nantinya seluruh peserta didik ataupun siswa-siswi kita bisa menjadi orang sukses dan hebat.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut shareinfo dari Kemendikbud selengkapnya, semoga bermanfaat bagi kita semua…

Bila melihat alumni dari suatu sekolah menjadi orang sukses dan hebat, hal tidak terlepas dari peran guru yang luar biasa. Itu sebabnya dibalik siswa yang hebat terdapat guru yang hebat juga. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan saat kunjungannya ke Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (26/02/2015).

"Jadilah guru yang teladan. Saya yakin guru yang ada di sini adalah guru-guru yang hebat dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa," kata Mendikbud.

Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro berdiri sejak tahun 1928. Mendikbud melihat bahwa yayasan ini sudah memikirkan pendidikan bagi masyarakat Indonesia sebelum Indonesia merdeka. “Menjadi tugas mulia bagi para guru disini mewarisi lembaga pendidikan yang memiliki usia panjang,” ucap Mendikbud.

Mendikbud berharap para guru yang tetap terus mewarisi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Yayasan Diponegoro ini dapat mejadi teladan bagi para siswa. 

Jadikan sekolah memiliki suasana menyenangkan. Guru dapat bertanya kepada siswa bagaimana suasana belajar yang diharapkan. “Agar siswa dapat senang belajar, senang datang ke sekolah. Saya yakin guru-guru di sini adalah guru-guru yang menyenangkan,” tutur Mendikbud.

Pada kesempatan ini Mendikbud didampingi Walikota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo meresmikan gedung baru SMP Islam Putri Diponegoro. Gedung baru ini nantinya digunakan sebagai tempat belajar khusus bagi para peserta didik wanita. “Saya ucapkan terima kasih kepada sekolah ini yang telah menciptakan anak-anak terbaik Indonesia. Insya Allah Sekolah Diponegoro bisa jadi contoh sekolah-sekolah lainnya,” kata Mendikbud. (Seno Hartono) 

Sumber referensi artikel : Mendikbud: Dibalik Siswa Hebat Terdapat Guru Yang Hebat – Kemdikbud RI

Jakarta Role Menjadi Model Gaji PNS, Hanya PNS Yang Berkompetensi Tinggi Yang Mampu Memperoleh TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) Maksimal

Sahabat Edukasi yang berbahagia… 

Kenaikan fantastis gaji pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI tahun ini mendapat perhatian serius Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Selasa (3/2) Yuddy menemui Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) di balai kota.

Menurut dia, kebijakan gaji Pemprov DKI membuat daerah lain terheran-heran. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui detail kebijakan kenaikan tunjangan kinerja daerah (TKD) tersebut. ’’Dari penjelasan memang sesuai ketentuan dan peraturan,’’ ujarnya.

Yuddy menyatakan, berdasar ketentuan, harus ada batas maksimum yang tidak boleh dilanggar dalam biaya atau belanja pegawai. Yakni, mencapai 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk pemerintah provinsi, batas maksimumnya tidak boleh lebih dari 25 persen. Setelah ditanyakan kepada Gubernur Ahok, biaya pegawai di DKI berkisar 24 persen. ’’Jadi lebih rendah,’’ kata pria kelahiran Bandung tersebut.

Yuddy menjelaskan, komponen penghasilan PNS terdiri atas gaji dan tunjangan ‎kinerja. Nah, tunjangan kinerja terbagi menjadi tunjangan kinerja organisasi dan individu. Tentu, setiap daerah memiliki nominal tunjangan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. ’’Pendapatan DKI mencapai Rp. 40 triliun, kemudian APBD-nya lebih dari Rp 70 triliun. Dari sisi keuangan, kenaikan gaji mungkin bisa dilakukan,’’ terangnya.

Menteri PAN- RB Yuddy Chrisnandi (kanan) saat bertemu Ahok di balai kota, Selasa (3/2). (Haritsah/ Jawa Pos)

Pihaknya pun telah sepaham dengan kebijakan Gubernur Ahok untuk menggunakan TKD dinamis kepada para PNS di lingkungan Pemprov DKI. Sebab, kebijakan yang diambil tidak menyalahi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Yuddy menaruh harapan agar kebijakan peningkatan penghasilan gaji PNS itu menjadikan sumber daya mereka lebih unggul.

Sebetulnya tidak mudah mendapat kenaikan gaji besar itu. Sebab, hanya PNS dengan kompetensi tinggi yang mampu memperoleh TKD maksimal. ’’Intinya, tidak salah apa yang dilakukan pemerintah DKI. Tinggal nomenklaturnya disesuaikan dengan undang-undang,’’ tegas mantan anggota DPR tersebut.

Selain persoalan TKD, pertemuan Yuddy dan Ahok kemarin membahas penghapusan honorarium bagi pegawai pengendali teknis. Rencananya, penghapusan honorarium itu dibarengi dengan pemberian kompensasi berupa kenaikan gaji bagi mereka. Tujuan penghapusan honorarium adalah efisiensi anggaran.

Menurut Yuddy, kebijakan penghapusan oleh Gubernur Ahok bisa menghemat hingga 26 persen anggaran.‎ Dana tersebut sebelumnya hanya menjadi konsumsi PNS ’’nakal.’’ Setelah dihapus, anggaran honorarium itu dialokasikan dalam TKD. ’’Dengan TKD, kinerja setiap PNS dihitung berdasar poin,’’ terang pria yang menjadi dosen di beberapa kampus di Jakarta tersebut.

Yuddy mencontohkan, TKD statis seorang lurah adalah Rp. 9 juta. Jika lurah bersangkutan hanya melakukan tugas-tugas rutin, tambahannya cuma Rp. 9 juta. ’’Soal besaran gaji PNS di seluruh Indonesia, ketentuannya sama,’’ ungkapnya.

Setelah puas menerima penjelasan dari Gubernur Ahok, Yuddy pun memutuskan akan menjadikan Jakarta sebagai role model penerapan sistem TKD dinamis. Apalagi semua penjabaran tentang TKD dinamis telah diatur dalam UU ASN. ’’Pada dasarnya, penerapan seperti itu sangat tergantung pada kemampuan daerah masing-masing,’’ tutur Yuddy.

Menanggapi Jakarta bakal menjadi role model penghasilan pejabat dan PNS, Ahok menyatakan siap. Dia juga sangat mendukung keputusan KemenPAN-RB tersebut. Yang jelas, yang dilakukan Pemprov DKI memang sudah mengacu UU tentang ASN. Maksud Ahok bukan tanpa rencana atau tanpa acuan yang matang. ’’Kebetulan, saya jadi orang yang menyusun UU ini waktu saya di Komisi II DPR,’’ jelasnya setelah bertemu dengan Menteri Yuddy.

Menurut Ahok, pemberian TKD dinamis dan statis itu mesti didukung untuk bisa diberlakukan di seluruh Indonesia. Di Jakarta, penerapan TKD berjalan sejak awal tahun. ’’Kan DKI jadi model. Ini dites dulu ribut nggak,’’ kata suami Veronica Tan tersebut.

Dia menegaskan, selama manfaatnya lebih banyak, pasti tidak akan terjadi keributan. Yang ribut itu, lanjut Ahok, biasanya yang rezeki atau pendapatannya terkena potongan saja. ’’Yang nyolong Rp. 200 juta – Rp. 500 juta atau semiliar sebulan. Bagi mereka, Rp. 75 juta mah nggak lihat,’’ ujar Ahok dengan gaya khasnya.

Ahok menambahkan, penilaian TKD itu murni berdasar kinerja. Dalam setiap kerja yang dilakukan, ada kredit poin masing-masing. Nilai setiap poin bagi seluruh PNS di lingkungan Pemprov DKI adalah Rp. 9.000. ’’Misalnya, Sekda ngerjain 4.700 poin, maka tinggal ngalikan. Dapatlah dia Rp 30 juta itu,’’ paparnya. Pada awal penerapan kebijakan tersebut, lanjut Ahok, mungkin saja bakal terjadi gesekan. Namun, pihaknya optimistis nanti kondisinya stabil.

Sebagaimana pernah diberitakan, mulai tahun ini pendapatan PNS dan pejabat Pemprov DKI berpeluang naik fantastis setelah penerapan TKD. Untuk lurah, misalnya, tahun lalu gajinya hanya Rp 13 juta. Tetapi, kini lurah bisa mengantongi pendapatan Rp. 33,7 juta. Para pejabat setingkat kepala dinas/biro/badan dapat menerima penghasilan lebih dari Rp. 70 juta. Demikian juga bagi para PNS.

Namun, ada beberapa kebijakan ketat untuk bisa mendapat penghasilan jumbo tersebut. Di antaranya, jika mereka telat masuk ruang kerja, tunjangan akan dipotong Rp. 500 ribu. Bagi seluruh pegawai yang kedapatan pungli, korupsi, mangkir, hingga merokok, TKD kena potong 10 persen selama dua bulan. Bila mereka pulang dari kantor terlalu cepat atau sebelum waktunya, TKD juga bakal terkena pangkas 3 persen. (del/c14/hud)

Referensi artikel : Jakarta Role Sebagai Model Gaji PNS – Jawapos.com

Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Cair Awal Bulan April 2015 – Alokasinya Naik Rp. 10 Triliun

Sahabat Edukasi yang berbahagia… Pencairan TPG (Tunjangan Profesi Guru) tahun anggaran 2015 dijadwalkan akan cair pada awal bulan April 2015 mendatang. Berikut informasi selengkapnya…

Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk membayar tunjangan profesi guru (TPG) semakin membengkak. Tahun lalu, anggaran pembayaran TPG yang ditransfer ke daerah (untuk PNS daerah) sekitar Rp. 60,5 triliun. Tahun ini, alokasi itu naik menjadi Rp. 70,2 triliun.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, alokasi anggaran TPG paling besar memang disalurkan ke daerah langsung. “Sedangkan anggaran di Kemendikbud hanya sekitar Rp. 6,2 triliun,” katanya di Jakarta kemarin.

Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menuturkan, anggaran TPG yang ditransfer ke daerah untuk membayar tunjangan profesi guru-guru PNS. Sementara itu, anggaran TPG yang dikelola Kemendikbud untuk membayar tunjangan profesi guru non-PNS alias guru swasta dan guru bantu. Pranata menyatakan, kenaikan anggaran TPG itu banyak penyebabnya.

Seperti bertambahnya jumlah sasaran penerima dan kenaikan gaji pokok guru PNS secara berkala. Dia berharap, tahun ini, pencairan TPG tepat waktu, jumlah, dan sasaran. “Total anggaran TPG itu siap ditransfer ke pemkab atau pemkot,” ujarnya. Tetapi, tidak dikucurkan semuanya. Pranata menyatakan, pengucuran anggaran TPG dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu dibagi menjadi empat tahap.

Pencairan tahap pertama dipakai untuk membayar rapelan TPG periode Januari–Maret. Pranata memperkirakan pencairan periode pertama itu berjalan antara 9–16 April 2015. 

Saat ini, Direktorat P2TK Kemendikbud masih mempersiapkan penerbitan surat keputusan pencairan tunjangan (SKTP). Mulai tahun ini, diberlakukan regulasi baru untuk pencairan TPG dari Kemenkeu ke pemkab atau pemkot.

Pemkab dan pemkot wajib melaporkan progres pencairan di setiap tahapan. Jika mereka tidak melaporkan, transfer dana tahap berikutnya akan ditunda. “Kami tidak ingin ada penimbunan uang TPG di daerah,” jelasnya. Ketika sudah jelas guru calon penerima, maka TPG harus segera dicairkan.

Jika dalam praktiknya nanti TPG tidak kunjung cair, Pranata menyatakan, harus dicari titik persoalannya. Dari status gurunya yang bermasalah, atau faktor-faktor lain. Tapi menurut dia, biasanya masalah sepele. Yakni, rekening guru itu sudah mati, sehingga harus membuat rekening baru.

Banyak guru yang membuka rekening khusus untuk menampung pencairan TPG. Ketika saldo tinggal sedikit dan TPG baru cair, beberapa bulan kemudian, rekening bisa ditutup otomatis oleh pihak bank. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, guru-guru penerima TPG diharapkan mulai mengecek status rekening masing-masing.(wan/jpnn/che/k8)

Sumber artikel : Tunjangan Guru Cair Awal April Alokasinya Naik Rp 10 Triliun – Kaltimpost.co.id

Tidak Hanya Prestasi Akademik, Jiwa Kepemimpinan (Leadership) Siswa Pun Harus Dilatih

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Berikut share info dari Kemdikbud RI yang ditujukan bagi Rekan-rekan guru/pendidik terhadap kualitas peserta didik kita, yang mana untuk menciptakan generasi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia tercinta di masa depan yang berkualitas. 

Oleha karena itu, kita dituntut tidak hanya mengedepankan prestasi akademik siswa namun jiwa kepemimpinan (leadership) mereka juga harus dilatih.

Hal tersebut dikarenakan dalam jiwa setiap manusia tertanam berbagai potensi yang besar. Untuk itu, tidak hanya akademik saja, tetapi juga jiwa kepemimpinan siswa dilatih untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan saat mengunjungi Sekolah Menengah Atas (SMA ) Negeri 1 Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (26/02/2015).

“Indonesia adalah negara yang hebat, untuk itu ciptakan pemimpin-pemimpin baru bangsa,” tutur Mendikbud di depan seluruh kepala sekolah, dan perwakilan guru-guru di Kota Surakarta yang berkumpul di SMAN 1 Surakarta.

Indonesia, kata Mendikbud, dibangun dengan gagasan dan cita-cita. Indonesia membangun persatuan dan kesatuan tanpa banyak bicara. Sampaikan hal ini kepada seluruh anak-anak didik, agar seluruh anak-anak bangsa bangga terhadap Indonesia.

“Berikan perspektif positif kepada anak. Tumbuhkan otak kanan dan kiri, agar memiliki karakter baik, kompetensi global, dan kemudian punya mimpi yang tinggi sebagai modal masa depan,” ucap Mendikbud.

Dalam kesempatan ini, Mendikbud menyampaikan mengenai pelaksanaan ujian nasional tahun (UN) 2015. UN tahun ini, kata Mendikbud, tidak lagi menjadi syarat kelulusan, tetapi dilakukan untuk mengatahui capaian kompetensi. “Buktikan bahwa seluruh siswa telah mengikuti UN dengan jujur untuk melihat hasil capaian belajar yang telah dilakukan, dan memperoleh nilai yang baik,”tutur Mendikbud.

Walikota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Mendikbud di Kota Surakarta. Kehadiran Mendikbud, kata dia, sebagai upaya memotivasi para pendidik dan peserta didik, sehingga dapat membuat semakin majunya dunia pendidikan dan kebudayaan di Kota Surakara.

“Tumbuhkan karakter positif dalam pendidikan. Buatlah contoh yang nyata, karena  karakter bukan rumusan abstrak tetapi menjadi rumusan yang riil,” pesan Hadi kepada para kepala sekolah dan guru yang turut hadir di SMAN 1 Surakarta.(Seno Hartono)

Referensi artikel : Mendikbud: Tidak Hanya Akademik, Tetapi Juga Jiwa Kepemimpinan Siswa Harus Dilatih – Kemdikbud RI

Pelaksanaan UN (Ujian Nasional) Tahun 2015 Jujur – Budayakan Malu Berbuat Curang

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Berikut share info mengenai pelaksanaan UN tahun 2015 yang didorong untuk benar-benar jujur dari proses awal hingga akhirnya. Informasi selengkapnya yang admin rilis dari situs Kemendikbud RI sebagai berikut :

Jelang pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2015 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyerukan kepada dinas pendidikan, LPMP, dan penyelenggara UN untuk mengutamakan integritas. Hal tersebut disampaikan pada sosialisasi UN kepada kepala dinas pendidikan, kepala LPMP, dan wakil rektor I seluruh Indonesia, di Kantor Kemendikbud, Rabu (24/02/2015).

Mendikbud mengatakan, UN merupakan salah satu dari proses panjang dari pendidikan dan pelatihan pemerintahan yang baik. Sekolah yang sekarang diberikan kepercayaan untuk menentukan kelulusan, kata dia, diharapkan memegang kepercayaan tersebut sebagai amanat dan membudayakan malu jika berbuat curang.

“Kita garis bawahi, UN kita harapkan berjalan dengan spirit kejujuran yang tinggi. Mari kita dorong. Buat sekolah-sekolah atau masyarakat, kalau kita mengulang praktik-praktik yang pernah terjadi malu rasanya,” katanya.

Ia menyampaikan, peserta didik yang mengikuti UN saat ini akan bersaing dengan anak-anak dari seluruh dunia.  Akan sangat memalukan apabila dalam persaingan tersebut, meskipun kompetensi di bidang pengetahuan dan skill mumpuni, tapi tanpa integritas, akan sulit bagi mereka untuk bersaing. 

“Cerdas iya, skillful iya, keterampilan pengetahuan luas, tapi begitu masuk pada kemampuan untuk disiplin dalam kejujuran, menjalani drop, sayang sekali,” tuturnya.

Menteri Anies menekankan, meskipun saat ini masyarakat sedang melihat Indonesia yang penuh dengan masalah kejujuran, tapi siswa yang sedang berada di bangku sekolah saat ini akan hidup di era baru. Era yang menganggap kecurangan, contek menyontek, dan korupsi bukan lagi hal yang normal, sudah kuno.

Di UN tahun ini semua pihak didorong untuk menyelenggarakan UN yang baik dan sehat. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah yang baik diharapkan dapat mendorong perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. 

"Komunikasi di antara kita juga berjalan baik terus dan mudah-mudahan perbauuikan yang akan kita jalankan gradual akan kita rasakan manfaatny," katanya. (Aline Rogeleonick)

Referensi artikel : Dorong UN Jujur, Mendikbud: Budayakan Malu Berbuat Curang – Kemdikbud RI